Bagian pertama artikel Kader kesehatan: Bantu nakes tolong masyarakat, tapi diupah sangat minim dapat diakses lewat tautan ini

3. Bantu proses persalinan

Kader kesehatan di Desa Bulo-Bulo, Sulawesi Selatan bahkan siap sedia membantu proses persalinan dengan mendatangi langsung ibu hamil yang kondisinya tidak memungkinkan untuk melahirkan di puskesmas.

4. Berikan pertolongan pertama

Ketika ada korban kecelakaan di wilayah kerja mereka, para kader juga selalu siap memberikan pertolongan pertama.

Kader kesehatan yang berasal dari komunitas setempat berperan penting dalam menghubungkan sistem kesehatan dengan masyarakat. Program kesehatan menjadi lebih mudah dipahami dan tepat sasaran karena para kader menggunakan bahasa daerah setempat.

Selain itu, faktor sosial dan budaya yang memengaruhi masalah kesehatan-seperti kekeliruan persepsi sejumlah ibu di Karangnyar, Jawa Tengah mengenai pemberian ASI, MPASI, dan imunisasi-dapat diintegrasikan melalui program pencegahan.

Di sejumlah daerah terpencil, peran kader sangat dibutuhkan masyarakat sehingga mereka bisa bekerja tanpa batasan waktu dengan komitmen sukarela. Sayangnya, upaya mereka sering kali terkendala oleh keterbatasan kompetensi, sarana, dan prasarana. Hak-hak para kader kesehatan juga belum diatur dengan jelas.

Padahal, kader kesehatan punya peran penting dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM). Berdasarkan Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, kader kesehatan harus menguasai 25 kompetensi dasar yang mencakup siklus hidup, seperti pengelolaan posyandu, pengetahuan soal kesehatan bayi dan balita, ibu hamil dan menyusui, remaja, hingga lansia.

Saat pandemi COVID-19, kader kesehatan bahkan dibutuhkan untuk membantu layanan kesehatan di masa krisis. Namun, penelitian Center for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI) menemukan hanya 57,45% puskesmas yang memberikan pelatihan untuk kader kesehatan.

Gambaran ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia perlu serius memberikan pelatihan yang merata guna meningkatkan kompetensi para kader. Pemerintah juga perlu memberikan insentif yang layak-baik dalam segi finansial maupun nonfinansial-sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.

Pemerintah perlu memandang kader kesehatan sebagai investasi jangka panjang dalam sistem kesehatan nasional, dengan melakukan sejumlah langkah berikut:

1. Berikan pelatihan dan insentif nonfinansial

Jika ingin menciptakan kader kesehatan yang profesional dan kompeten, pemerintah perlu memberikan pelatihan kesehatan dasar, sebelum para kader diturunkan ke lapangan. Mereka harus diikutsertakan dalam program orientasi dan pelatihan yang sesuai.

Pelatihan dibutuhkan agar kader bisa lebih efektif dalam menyebarkan pengetahuan kesehatan dan menjangkau masyarakat.

Sayangnya, pelatihan yang diberikan masih kurang konsisten, tidak merata, dan tidak mencakup semua wilayah. Hal ini karena keterbatasan SDM lokal yang tidak memenuhi kriteria pemerintah maupun keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

Selain pelatihan, berikan juga insentif nonfinansial, seperti piagam dan sertifikat sebagai bentuk pengakuan keterlibatan kader kesehatan dalam tata kelola kesehatan masyarakat. Penelitian di delapan kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat membuktikan bahwa pemberian penghargaan menjadi faktor ekternal yang memengaruhi motivasi kader kesehatan dalam melakukan pencegahan serta deteksi dini anak stunting di lokasi kajian.

2. Berikan upah yang layak

Insentif kader kesehatan berasal dari APBN, APBD, dan dana desa sesuai kebijakan daerah. Besaran insentif ini bervariasi, tergantung kegiatan dan kompetensi kader di setiap daerah.

Contohnya, kader di Karangnyar setiap bulannya hanya diupah Rp50 ribu, sementara kader di Sragen, Jawa Tengah, hanya mendapatkan Rp25 ribu. Padahal, insentif yang layak seharusnya menjadi hak para kader setelah bertugas sesuai kompetensi yang ditetapkan Kemenkes.

Perlu ada regulasi insentif yang merata dan progresif berdasarkan kinerja para kader, seperti yang diterapkan di Kota Surabaya dan Provinsi NTB. Regulasi sejenis perlu diperluas ke daerah lain di Indonesia guna memotivasi kader kesehatan dalam bekerja.

3. Jaring kader lebih muda

Sebagai aset investasi jangka panjang dalam sistem kesehatan nasional, pemerintah perlu serius memikirkan regenerasi kader kesehatan. Kebanyakan kader berasal dari kalangan ibu rumah tangga ataupun pensiunan yang saat ini mulai memasuki usia lanjut.

Pemerintah perlu memberikan insentif yang layak agar dapat menjaring kader lebih muda. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi dan aplikasi kesehatan digital, diperlukan kader yang lebih melek teknologi untuk memperkuat upaya promotif dan preventif dalam layanan kesehatan.

Pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah langkah di atas agar bisa benar-benar mengoptimalkan aset investasi jangka panjang dalam sistem kesehatan nasional.

Sebab, di tengah ketidakmerataan jumlah dan distribusi tenaga medis dan kesehatan, kader kesehatan adalah solusi yang menjanjikan dalam membantu pelayanan kesehatan dan meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat.