Berbagai kebobrokan MBG muncul dengan sendirinya.
Bukan tidak mungkin kasus ini berujung pada tindak pidana.
MBG lebih baik dialihkan ke program sosial yang lebih efektif.
Sesuai prediksi, satu per satu masalah mulai muncul dari program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya adalah dugaan penggelapan anggaran. Sebagai respons, dalam sesi tanya jawab di Istana pada 22 April 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas "setiap sen uang rakyat akan dijaga". Tapi, kata itu kini terdengar bak janji kosong di tengah berbagai rentetan persoalan yang terus mencuat.
Padahal, pernyataan seorang presiden sangat penting, karena yang dimaksud "setiap sen uang rakyat" itu adalah anggaran negara sebesar Rp71 triliun dengan rencana penambahan hingga Rp100 triliun pada tahun fiskal 2025. Bahkan, jika program ini diterapkan secara menyeluruh, anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai Rp400 triliun/tahun ke depannya.
Terlebih lagi, program ini diawali dengan rencana pemangkasan anggaran atau efisien APBN sebesar Rp306,7 triliun. Meski pemotongan anggaran di beberapa sektor atau program kesejahteraan yang strategis akhirnya diurungkan, sejumlah kementerian/lembaga dan dana transfer ke daerah tetap terkena imbasnya. Akibatnya, pelayanan publik pembangunan infrastruktur dasar di daerah terdampak kebijakan ini.
Jadi, anggaran untuk MBG ini telah mengorbankan banyak hal dan terlampau besar apabila dinilai dalam sen. Apalagi di tengah tekanan besar ekonomi dari dalam dan luar negeri saat ini, Indonesia lebih membutuhkan program yang lebih relevan seperti program perlindungan sosial atau social safety nett.
Program yang sudah berjalan selama empat bulan ini akhirnya mengungkap sendiri penyimpangan dan masalah yang perlu dievaluasi. Kondisi ini sangat miris mengingat potensi penyimpangan dan kegagalan operasional program sebenarnya sudah diingatkan sejak lama oleh publik, akademisi, hingga lembaga non-profit seperti kami di CELIOS.
Kini publik dipertontonkan secara langsung rentetan masalah mulai dari kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, transparansi anggaran yang minim, hingga potensi fraud akibat gagal bayar atau kasus penunggakan pembayaran operasional.
Laporan CELIOS bertema Efisiensi Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Fiskal mengungkap kualitas MBG akan tersandera oleh fee operator atau biaya jasa yang harus dibayarkan kepada pihak pelaksana atau pihak ketiga (misalnya perusahaan logistik, katering, dsb).
Dalam simulasi yang dilakukan CELIOS, jika setiap paket makanan dikenakan biaya jasa Rp5.000, maka akan terjadi potensi pemborosan anggaran atau inefisiensi sebesar Rp57 sampai Rp133,4 triliun, yang setara dengan 66,7% dari total anggaran. Dengan kata lain, sebagian besar anggaran MBG justru tidak akan sampai ke penerima manfaat (anak-anak), melainkan habis untuk membayar penyedia jasa.
Belum lama ini juga terungkap kasus potensi fraud hingga hampir Rp1 miliar yang menerpa mitra MBG di Kalibata, Jakarta Selatan. Kasus ini pun berlanjut ke meja hijau. Penunggakan pembayaran atas 65 ribu lebih paket makanan dari mitra MBG ke pihak ketiga ini menjadi bukti masih adanya ketidakjelasan regulasi dan tidak ada transparansi mitra dalam pelaksanaan, sehingga menimbulkan inefisiensi bahkan potensi fraud.
Hal yang paling miris dari MBG adalah: bukannya mendapat gizi bagus, penerima manfaat justru keracunan. Kasus keracunan makanan sudah beberapa kali terjadi di mitra MBG. Realisasi MBG diklaim telah menyentuh 3 juta peserta. Dari jumlah itu, tercatat per Mei 2025 sudah terdapat 1.315 korban dari siswa penerima yang mengalami keracunan makanan akibat paket MBG di sekolahnya.
Dilihat dari penyebarannya pun cukup luas dimulai dari Sukoharjo, Sumba Timur, Cianjur, hingga terbanyak di Bandung dan Pali(Sumsel). Ini menandakan program ini perlu mendapatkan evaluasi dan tindakan tegas dari seluruh pihak terkait.
Waktu empat bulan pelaksanaan MBG mungkin terlalu singkat untuk evaluasi menyeluruh, tapi ini juga berarti masih ada waktu untuk melakukan perbaikan mendasar dalam implementasi ke depan.
Pemerintah harus berani melakukan langkah korektif agar program ini tidak berakhir sebagai bencana fiskal dan mencegah bertambahnya jumlah siswa yang keracunan.
Pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih jelas, terutama terkait data mitra MBG (SPPG), rincian anggaran per paket, dan petunjuk teknis standar operasional yang baku. Hal ini penting untuk meningkatkan pengawasan publik, memperbaiki kualitas penganggaran, dan kualitas dari paket makanan itu sendiri.
Pelibatan pengawas eksternal di bidang keuangan dan kesehatan (gizi), seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ahli gizi Kemenkes/Puskesmas, juga sangat penting. Transparansi pengadaan bisa dilaksanakan lebih efisien melalui aplikasi berbasis web, seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) untuk pengumuman rencana pengadaan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.
Kedua, perlu evaluasi penggunaan dapur pusat dan mulai uji coba pelibatan dapur rakyat. Partisipasi dari sekolah, komunitas/usaha mikro terutama yang di sekitar sekolah, serta orang tua siswa dengan pembiayaan inklusif dari pemerintah bisa menjadi solusi dari kebutuhan anggaran jumbo dan menjawab isu menggerakan ekonomi dengan adanya partisipasi kebijakan.
Ketiga, pendekatan penyaluran tepat sasaran. Dalam laporan CELIOS, pendekatan universal untuk semua anak sejumlah 82,9 juta jiwa akan semakin membebani fiskal negara karena membutuhkan anggaran hingga Rp400 triliun per tahun. Sedangkan pendekatan tepat sasaran hanya membutuhkan anggaran Rp117,93 triliun dengan fokus pada anak anak di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), keluarga miskin yang mengalami malnutrisi, dan balita serta ibu hamil yang membutuhkan dukungan gizi.
Selain itu, pendekatan universal memiliki inclusion error hingga 34,2%, sedangkan pendekatan tepat sasaran hanya 21,8%. Langkah ini akan akan mampu menghemat duit negara hingga Rp259,76 triliun.
Terakhir, evaluasi dan batalkan pelibatan militer dalam program MBG. Pelibatan militer dalam program ini memperkecil ruang sipil dalam ekonomi, Alhasil meningkatkan rasio kegagalan program karena potensi inefisiensi akibat penunjukkan pihak yang tidak berkompeten dan berpengalaman dalam bidang ini.
Pendekatan yang lebih desentralistik perlu jadi pertimbangan agar sekolah dan komunitas pengelola lebih hemat anggaran, inklusif, dan partisipatif. Penggunaan dapur terpusat satuan unit Badan Gizi Nasional (BGN) bikin anggaran tekor dan hanya bisa dioperasikan konsorsium/operator bermodal besar yang rawan aksi kongkalikong.
