Diskriminasi gender dalam pendidikan adalah asumsi umum di negara berkembang.
Data dari Timor-Leste menunjukkan, keluarga justru berinvestasi lebih banyak pada pendidikan anak perempuan.
Kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan konteks lokal, norma budaya, dan ketimpangan wilayah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2024 turun menjadi 0,421. Ini mencerminkan perbaikan dalam akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan politik.
Namun, kesetaraan dalam angka tidak selalu mencerminkan praktik di lapangan. Faktanya, keputusan rumah tangga terkait pendidikan masih sangat dipengaruhi oleh nilai budaya, norma agama, dan ekspektasi gender.
Di banyak negara berkembang, misalnya, rumah tangga masih cenderung memprioritaskan pendidikan untuk anak laki-laki. Padahal, akses yang setara terhadap pendidikan dapat meningkatkan partisipasi ekonomi dan kesadaran hak, serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.
Menariknya, penelitian kami tahun 2025 yang menggunakan data dari Timor-Leste menunjukkan sebaliknya: keluarga justru lebih banyak mengeluarkan dana pendidikan untuk anak perempuan, terutama di sekolah Katolik swasta. Fenomena ini disebut sebagai reverse gender gap atau diskriminasi terbalik, dan menantang narasi umum tentang ketimpangan pendidikan berbasis gender.
Dengan rencana Indonesia memperkuat pendidikan vokasi dan memperluas pendidikan menengah, studi Timor-Leste memberi pelajaran bahwa menyediakan akses saja tidak cukup-kita perlu memahami bagaimana rumah tangga mengambil keputusan berdasarkan nilai dan persepsi.
Penelitian ini menggunakan data Timor-Leste Survey of Living Standards (2001 dan 2006/07) dan Indonesia Family Life Survey (2000 dan 2007), serta analisis regresi atas pengeluaran pendidikan rumah tangga. Hasilnya, anak perempuan di Timor-Leste menerima pengeluaran pendidikan 12,6% lebih tinggi dibanding anak laki-laki, terutama jika mereka bersekolah di sekolah Katolik swasta. Perubahan budaya pascakonflik di Timor-Leste, terutama peran aktif perempuan dalam kemerdekaan, mendorong penerimaan sosial yang lebih besar terhadap pendidikan mereka.
Di Indonesia, perbedaan ini tidak signifikan secara statistik, meskipun dalam beberapa kasus anak laki-laki memang menerima alokasi lebih besar. Keputusan investasi pendidikan cenderung lebih dipengaruhi oleh status ekonomi dan lokasi geografis ketimbang gender.
Selain adanya unsur gender dalam perbedaan pengeluaran pendidikan, penelitian kami juga menemukan bahwa anak dari keluarga miskin cenderung memiliki pengeluaran sekolah 29-39% lebih rendah daripada anak dari keluarga tidak miskin.
Lebih lanjut, sekolah swasta, baik religius maupun nonreligius, secara konsisten dikaitkan dengan pengeluaran pendidikan yang lebih tinggi (25-57% lebih tinggi). Pengeluaran pendidikan Timor-Leste yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia, mencerminkan biaya pendidikan yang lebih mahal di samping menunjukkan peran penting lembaga keagamaan dalam penyediaan pendidikan pascakonflik.
Faktor permintaan dan penawaran sederhana mampu menjelaskan temuan ini.
Dari sisi penawaran (supply), hanya sekitar 5% institusi pendidikan publik tetap berfungsi setelah konflik. Banyak guru, terutama yang berasal dari Indonesia, meninggalkan Timor-Leste. Sementara dari sisi permintaan (demand), sekolah umum dianggap tidak aman bagi anak perempuan. Sekolah Katolik kemudian dipandang sebagai lembaga yang berkualitas, aman, dan religius-membuatnya menjadi pilihan utama keluarga untuk investasi pendidikan anak perempuan.
Selanjutnya, dari sisi faktor sosial ekonomi dan lokasi, pola di kedua negara relatif konsisten: rumah tangga miskin, dengan lebih banyak anak, dan yang tinggal di wilayah perdesaan atau kawasan terpencil, cenderung mengeluarkan lebih sedikit untuk pendidikan secara per kapita (per anak).
Namun, disparitas (ketidaksetaraan) antarwilayah lebih ekstrem di Indonesia, tercermin dari koefisien negatif besar untuk wilayah Timur dan Tengah. Ini menunjukkan bahwa program perluasan pendidikan di Indonesia masih harus menghadapi tantangan struktural ketimpangan wilayah dan akses ekonomi yang lebih akut dibandingkan persoalan preferensi gender.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa bersifat satu solusi untuk semua. Narasi bahwa rumah tangga di negara berkembang selalu memprioritaskan anak laki-laki ternyata tidak selalu berlaku.
Dalam konteks sosial tertentu, seperti Timor-Leste, rumah tangga justru melihat anak perempuan sebagai investasi yang lebih bernilai.
Bagi Indonesia dan negara lain, pelajaran terpentingnya adalah:
Ketika keluarga mulai melihat anak perempuan sebagai aset masa depan, kita sedang menyaksikan transformasi sosial yang bermakna. Pengalaman Timor-Leste menunjukkan bahwa konteks sejarah dan budaya bisa mengubah pola pikir keluarga dan arah investasi pendidikan.
