Share article
Print article
Saat kasus malaria di daerah lain turun, Tanah Papua masih menanggung 93% kasus malaria nasional.
Akses kesehatan yang buruk hingga kemiskinan hambat pemberantasan malaria di Papua.
Perlu inovasi dalam strategi pemberantasan malaria di Tanah Papua, dari penguatan surveilans hingga vaksin baru.
Artikel ini untuk memperingati Hari Nyamuk Sedunia pada 20 Agustus.
Pemerintah menargetkan Indonesia bebas malaria pada 2030. Sejauh ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim ada 79% wilayah (476 dari total 514 kabupaten/kota) yang sudah berstatus bebas malaria pada 2025.
Daerah yang berhasil bebas dari malaria masih didominasi kawasan barat Indonesia, seperti Sumatra dan Jawa. Sementara di daerah endemis malaria tertinggi seperti Papua, penyakit menular ini masih menjadi momok bagi jutaan masyarakat setempat.
Pada 2025, Tanah Papua bahkan menanggung 93% kasus malaria nasional. Pertanyaannya, saat daerah lain mulai terbebas dari jerat malaria, mengapa sulit sekali memberantas penyakit menular ini di Tanah Papua?
Kami meneliti data malaria di Tanah Air (2010-2019). Selama nyaris satu dekade, kasus malaria menurun hampir 60%.
Data tersebut menunjukkan kemajuan Indonesia dalam pemberantasan malaria. Namun sayangnya, progres ini tidak merata.
Penurunan kasus malaria secara konsisten dialami wilayah yang dihuni lebih dari 95% populasi Indonesia (Sumatra dan Jawa). Sementara wilayah endemis tinggi, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara (yang mewakili 7% populasi) justru menyumbang 95% kasus pada 2019.
Enam tahun berselang, nyaris seluruh kasus malaria nasional ada di Tanah Papua (mencakup pulau Papua bagian Indonesia).
Perkembangan kasus malaria di kawasan ini pun bervariasi. Provinsi Papua Barat, misalnya, mengalami penurunan laporan kasus secara konsisten (2010-2019). Adapun di Provinsi Papua, tren penurunan kasus stagnan sejak 2015.
Jika dibandingkan dengan kawasan lain, penurunan laporan kasus malaria per kapita di Papua relatif paling kecil. Penurunan kasus per kapita Tanah Papua sebesar 3,5 kali lipat, sangat kecil jika dibandingkan dengan Sumatra yang mengalami penurunan kasus per kapita terbesar (80 kali lipat).
Positivitas tes malaria (proporsi orang sakit yang positif malaria setelah dites) di Tanah Papua berada di atas 20%, sementara mayoritas daerah lain sudah turun ke level sangat rendah. Ini menunjukkan masih sangat intensnya penularan malaria di Tanah Papua.
Selain itu, proporsi kasus malaria pada anak-anak di Tanah Papua juga sangat tinggi, yang menunjukkan masih tingginya penularan aktif malaria di level komunitas.
Sederet temuan ini mengonfirmasi masih tingginya tingkat penularan malaria di Papua karena progres eliminasinya yang stagnan.
Sejumlah faktor, seperti akses kesehatan tidak merata, kemiskinan, karakteristik nyamuk, hingga ketidakstabilan politik menghambat pemberantasan malaria di Papua.
Penghalang utama bagi akses pelayanan kesehatan adalah tantangan geografis. Jarak rata-rata rumah warga ke fasilitas kesehatan di Tanah Papua mencapai lebih dari 30 kilometer (km), sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang hanya 5 km.
Ketimpangan akses ini diperparah oleh minimnya jumlah tenaga kesehatan di Tanah Papua yang wilayahnya sangat luas. Kondisi ini menghambat diagnosis dini dan pengobatan malaria, serta mempersulit distribusi kelambu dan edukasi kesehatan ke komunitas terpencil.
Kondisi sosioekonomi masyarakat Papua yang terbilang rendah memperparah masalah penularan malaria. Ini tercermin dari buruknya kualitas perumahan dengan ventilasi terbuka dan dinding tidak rapat yang memudahkan nyamuk penular malaria Anopheles betina masuk ke rumah-rumah.
Kemiskinan juga bisa memengaruhi perilaku masyarakat, seperti terlambat mencari pengobatan, kurang disiplin berobat, penggunaan kelambu tidak konsisten, serta keharusan beraktivitas di luar rumah saat malam hari.
Karakteristik menggigit dari nyamuk Anopheles punctulatus yang dominan di Papua menambah kompleksitas pengendalian karena cenderung menggigit masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah pada malam hari. Hal ini membuat kelambu berinsektisida (LLIN) yang menjadi andalan pengendalian tidak optimal dalam memberantas penularan sepenuhnya.
Ditambah lagi, ketidakstabilan politik dan konflik lokal di Tanah Papua kian mempersulit pengendalian malaria. Selain menyebabkan perpindahan penduduk, situasi tidak aman menghambat pergerakan petugas kesehatan maupun program pemberantasan malaria, sehingga menciptakan kantong-kantong penularan yang sulit dijangkau.
Read more: Dampak malaria pada ibu hamil di Papua dan cara melawan penyakit ini
Selain mengatasi berbagai faktor penghambat eliminasi malaria, pemerintah perlu memperkuat program pengendalian yang sudah ada dan berinovasi guna mempercepat pemberantasan penyakit menular ini di Tanah Papua.
Pertama, memastikan masyarakat menggunakan kelambu secara konsisten dan merawatnya dengan baik agar pengendalian malaria berjalan efektif.
Kedua, memantau efektivitas metode pengendalian nyamuk lain, seperti penyemprotan insektisida pada dinding rumah (IRS) dan manajemen tempat perindukan larva (LSM). Selanjutnya, pemodelan matematika dapat digunakan untuk merencanakan alokasi sumber daya yang tepat sasaran, sehingga pengendalian nyamuk berdampak optimal.
Ketiga, pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas surveilans guna memberikan data yang lebih baik dalam pemantauan dan perencanaan eliminasi malaria di Tanah Papua.
Keempat, Indonesia sudah mengeksplorasi program pemberian obat massal (MDA) sebagai opsi intervensi tambahan. Evaluasi dampaknya sudah dilakukan sejak obat ini didistribusikan pada 2023 di beberapa lokasi di Tanah Papua. Penerapannya secara lebih luas perlu diintegrasikan dengan intervensi lain dengan perencanaan yang matang mengingat biaya operasionalnya cukup tinggi.
Kelima, program pemberian obat antimalaria berkala untuk ibu hamil (IPTp) perlu diperluas. Uji klinis menunjukkan metode ini efektif menurunkan kasus malaria sebesar 77% pada ibu hamil. Mereka juga memiliki tingkat kepatuhan pengobatan yang tinggi.
Keenam, pemerintah telah melaksanakan uji klinis vaksin PfSPZ fase 2 untuk mencegah infeksi Plasmodium falciparum. Namun, karena P. falciparum dan Plasmodium vivax sama dominan di Tanah Papua, diperlukan uji klinis vaksin P. vivax untuk opsi perlindungan yang komprehensif.
Read more: Pentingnya obat antimalaria bagi ibu hamil di Papua: Cegah risiko kematian ibu dan bayi
Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan berbagai inisiatif penting guna mendukung pemberantasan malaria. Bentuk inisiatifnya dari kolaborasi pengendalian malaria bersama Papua Nugini dalam Joint Action Plan, kesepakatan enam gubernur di Tanah Papua dengan Konsorsium Malaria Papua, hingga peluncuran peta jalan eliminasi malaria di Indonesia.
Namun, untuk menyelesaikan kompleksitas masalah malaria di Papua, komitmen jangka panjang pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi berbagai faktor hambatan serta memperkuat program pengendalian yang sudah berjalan.
