Share article

Print article

Museum di Indonesia kerap mereproduksi narasi kolonial dan menyingkirkan kelompok tertentu dari sejarah.

Representasi etnis Tionghoa dan kelompok minoritas lain sering terhapus atau ditampilkan secara timpang.

Museum perlu dekolonialisasi menjadi ruang refleksi kritis dan cermin keberagaman.

Bagi banyak orang, museum adalah tempat menyimpan benda bersejarah. Kita masuk, melihat diorama, membaca label, lalu pulang dengan perasaan telah "belajar sejarah."

Namun, penelitian kami selama 5 tahun terakhir terhadap 31 museum di Jawa dan Bali menunjukkan kenyataan yang berbeda.

Data penelitian kami menunjukkan bahwa museum bukanlah ruang netral. Museum adalah mesin cerita yang memilih siapa yang dikenang, siapa yang dihapus, dan bagaimana sejarah ditafsirkan. Ini termasuk dalam merepresentasikan etnis Tionghoa dan kelompok minoritas lain.

Sejarah mencatat, komunitas Tionghoa sudah hadir di Nusantara sejak abad ke-15, jauh sebelum Belanda datang. Dari Laksamana Cheng Ho di Semarang hingga kelenteng tua di Bali, jejak mereka jelas.

Namun, di museum Indonesia, keberadaan mereka sering hilang dari narasi resmi. Kalaupun muncul, representasinya sering problematis.

Artinya, ketika masyarakat mengunjungi museum untuk 'belajar sejarah', yang mereka pelajari sebenarnya adalah sejarah yang tidak lengkap.

Banyak museum di Indonesia masih mewarisi gaya kolonial. Artefak lokal sering ditampilkan sebagai sesuatu yang tradisional, statis, bahkan "tertinggal." Sementara teknologi Eropa dipamerkan sebagai tanda kemajuan.

Museum menjadi panggung kolonial yang diperbarui, alih-alih ruang refleksi kritis bagi masyarakat pascakolonial.

Di Museum Fatahillah Jakarta, misalnya. Pengunjung bisa melihat lukisan trem kolonial yang menggambarkan orang Tionghoa duduk di kelas atas bersama Eropa dan bangsawan pribumi. Ada pula lukisan tuan tanah Tionghoa dengan "pribumi" sebagai pekerja rendahan.

Pesannya jelas: Tionghoa digambarkan sebagai kelompok kaya, sedangkan "pribumi" ditempatkan di posisi bawah.

Memang ada fakta lain yang ditampilkan, misalnya tragedi Batavia 1740 atau juga dikenal dengan "Geger Pecinan"-peristiwa pembantaian massal terhadap etnis Tionghoa yang menewaskan sekitar 10.000 jiwa. Namun, porsinya jauh lebih kecil dan penempatannya tersisih dibanding narasi besar yang menekankan privilese.

Akibatnya, pengunjung lebih mudah menangkap gambaran Tionghoa sebagai kelompok mapan ketimbang memahami pengalaman diskriminasi dan kekerasan yang juga mereka alami, termasuk kerusuhan 1998.

Read more: Pemerkosaan massal Mei 1998: Narasi sejarah yang terbelah antara Tionghoa dan non-Tionghoa

Praktik ini membuat museum secara halus melanggengkan logika kolonial: membagi masyarakat dalam klasifikasi rasial dan mempertajam jarak antara "pribumi" dan "nonpribumi."

Sebagai penjajah, bangsa Eropa punya sejarah yang cenderung lurus dan tidak berpolemik. Sebab, mereka menulis sendiri kisah kejayaan bangsanya.

Sementara bangsa yang pernah dijajah, narasi sejarahnya kerap dibentuk-bahkan dipelintir-oleh para penjajah.

Kita bisa melihatnya dalam kisah Pangeran Diponegoro yang dipotret lewat dua lukisan dengan makna sangat berbeda: satu karya pelukis Belanda, dan satu lagi karya Raden Saleh.

Sebagai bangsa yang pernah dijajah, wajar jika sejarah Indonesia penuh luka, penuh polemik, penuh perebutan tafsir. Ada diskriminasi, perlawanan, asimilasi, dan tragedi yang membentuk identitas kita hari ini.

Misalnya, tragedi 1965 yang masih sering disebut G30S/PKI. Generasi yang berbeda bisa menerima narasi berbeda, tergantung siapa yang menuturkan-versi Orde Baru, versi penyintas, atau versi riset akademis.

Begitu juga dengan peristiwa 1998 atau peristiwa Malari 1974 yang disebut sekadar kerusuhan mahasiswa. Padahal, di baliknya ada pergolakan politik besar.

Bahkan perlawanan-perlawanan lokal, seperti kisah Pattimura di Maluku atau perjuangan rakyat Aceh, sering kali ditulis ulang dari sudut pandang penjajah maupun penguasa.

Semua itu menunjukkan betapa sejarah kita tidak pernah tunggal, tetapi selalu diperebutkan tafsirnya.

Maka, menghadirkan sejarah di museum Indonesia tidak bisa dengan cara yang sama seperti di Eropa.

Di sini, museum tidak boleh hanya jadi ruang nostalgia, melainkan ruang kritis yang memberi kesadaran: bagaimana kolonialisme bekerja, siapa yang dipinggirkan, dan bagaimana kita bisa memaknai kembali kebersamaan kita sebagai bangsa.

Menghapus atau menyingkirkan kelompok tertentu dari narasi sejarah bukan hal sepele. Ini membentuk imajinasi kolektif kita sebagai bangsa.

Lihatlah Monumen Nasional (Monas). Dari 51 diorama yang menceritakan perjalanan bangsa, tidak ada satu pun yang menampilkan kontribusi etnis Tionghoa atau kelompok minoritas lain dalam perjuangan kemerdekaan.

Apa risikonya?

Generasi muda bertumbuh dengan gambaran bahwa perjuangan bangsa hanya milik satu kelompok mayoritas. Padahal kenyataannya, Indonesia dibangun oleh banyak tangan: "pribumi", Tionghoa, Arab, India, dan lain-lain.

Ketika museum gagal mencerminkan kenyataan itu, kita kehilangan kesempatan untuk membangun narasi kebangsaan yang inklusif.

Read more: Mengenang Mei 1998: Antara ingatan kolektif dan harmoni antaretnis akar rumput

Untuk memastikan kelengkapan narasi sejarah, museum-musesum perlu melakukan kuratorial dekolonial, yaitu praktik kurasi seni atau budaya yang secara aktif menantang dan membongkar narasi serta struktur kekuasaan hasil penjajahan.

Ini bukan sekadar menambah koleksi dari kelompok minoritas, melainkan mengubah kerangka berpikir dalam menyajikan sejarah. Tujuannya bukan untuk melanggengkan hierarki lama, tapi untuk memerdekakan dan memberdayakan.

Prinsipnya sederhana:

Menampilkan banyak perspektif, bukan hanya sudut pandang penguasa.

Menghadirkan suara kelompok yang selama ini dihapus atau dipinggirkan.

Mengubah museum dari ruang pajangan benda menjadi ruang dialog kritis tentang masa lalu dan masa depan.

Museum dengan kuratorial dekolonial bisa menghadirkan simulasi pengetahuan yang memerdekakan.

Bayangkan museum yang tidak hanya memamerkan diorama perang, tetapi juga menghadirkan kisah perempuan, minoritas, dan kelompok yang berjuang di balik layar. Museum yang tidak hanya menampilkan uang kepeng sebagai benda pajangan, tetapi juga menjelaskan bagaimana ia menjadi bagian dari kehidupan budaya Bali karena interaksi panjang dengan komunitas Tionghoa.

Cara Queensland Museum Kurilpa menyajikan koleksi tentang perang, misalnya, menunjukkan bahwa pengalaman perang dapat dituturkan tanpa harus menekankan darah dan kekerasan. Narasinya justru menyoroti kontribusi baik laki-laki maupun perempuan; tentara, perawat, dan warga sipil, sehingga perang dipahami sebagai pengalaman kolektif yang penuh pengorbanan, bukan semata cerita heroisme militer.

Museum seperti ini bukan sekadar membuat pengunjung membawa pulang "pengetahuan sejarah," tetapi juga kesadaran kritis: bahwa menjadi Indonesia berarti menerima keragaman pengalaman, termasuk luka-luka kolonial yang harus diingat agar tidak terulang.

Pada akhirnya, kuratorial dekolonial bukan hanya proyek akademis, melainkan proyek kebangsaan.

Indonesia adalah bangsa yang lahir dari pertemuan banyak etnis, agama, dan budaya. Museum seharusnya menjadi cermin keberagaman itu, bukan kaca buram yang menutupi sebagian wajah bangsa.