Share article
Print article
Jawa Timur memiliki target pembangunan 2030 yang berkelanjutan.
Namun, ruang fiskal provinsi ini tidak mencukupi untuk menalangi kebutuhan dana hingga ribuan triliun.
Alternatif pembiayaan seperti ISFF yang dirancang bersama UNICEF bisa menjadi solusi tapi butuh komitmen.
Provinsi Jawa Timur telah menetapkan target pembangunan yang ambisius melalui agenda Nawa Bhakti Satya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2030.
Program ini mencakup banyak aspek, seperti penurunan tingkat kemiskinan yang masih 9,56% per September 2024. Ada juga target layanan sanitasi untuk 100% penduduk-dari capaian tahun 2022 sebesar 81,31%.
Namun, mencapai target tersebut membutuhkan anggaran sangat besar. Analisis terbaru saya dan tim (belum dipublikasi) mencatat, Jawa Timur membutuhkan dana sekitar Rp1.400 - Rp1.700 triliun secara agregat (2023 - 2030).
Pembiayaan tersebut tidak cukup mengandalkan kas daerah. Pada dalam beberapa waktu terakhir, pendapatan Jawa Timur rata-rata hanya sebesar Rp30-an triliun.
Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, Jawa Timur perlu mencari sumber-sumber pembiayaan lain di luar kas daerah.
Dalam konteks ini, Integrated Sub-National Financing Framework (ISFF) bisa memainkan peran penting dalam menjembatani kekurangan pembiayaan melalui sumber-sumber alternatif.
ISFF adalah kerangka kerja untuk menghimpun pembiayaan pemerintah daerah dari 17 skema-baik dana publik maupun swasta. Kerangka yang disusun oleh pemerintah Jawa Timur, UNICEF, dan Kementerian Keuangan ini berpeluang menghimpun dana hingga Rp200 triliun hingga 2030.
ISFF tidak hanya berfungsi sebagai dokumen kebijakan, tetapi juga sebagai peta jalan (roadmap) pembiayaan. Kerangka ini memungkinkan Jawa Timur untuk memanfaatkan beragam sumber pembiayaan alternatif di luar anggaran pemerintah.
Sumber-sumber pembiayaan tersebut mencakup obligasi daerah, dana pensiun, green financing, dana berbasis keagamaan, corporate social responsibility (CSR), serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Skema pembiayaan lain juga dimungkinkan selama sah secara hukum.
Melalui ISFF, pembiayaan dapat lebih diarahkan pada pembangunan yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs. Ini termasuk pembangunan sekolah, sistem air bersih, dan sebagainya.
Read more: Potensi pesantren sebagai kontributor ketahanan ekonomi hijau nasional
Dari 17 skema pembiayaan yang kami identifikasi, lima di antaranya perlu diprioritaskan untuk mempercepat pencapaian target TPB 2030. Kelimanya adalah obligasi daerah, dana pensiun, dana berbasis keagamaan, green financing, dan KPBU.
Sebagai contoh, Jawa Timur berpotensi menerbitkan obligasi daerah senilai Rp4,7 triliun. Sementara potensi dana keagamaan (seperti zakat, infak, dan sedekah) sebesar Rp14,7 triliun-saat ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Ada juga potensi dana pensiun sebesar Rp54,64 triliun. Saat ini, baru sebesar 7,82% dari total potensi tersebut yang dialokasikan pemerintah Jawa Timur untuk investasi jangka panjang.
Pelaksanaan skema pembiayaan prioritas ini, beserta 12 skema lainnya memerlukan sinergi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan.
Upaya Jawa Timur dalam mengadopsi skema pembiayaan alternatif bukanlah hal yang baru. Di berbagai belahan dunia, banyak pemerintah daerah yang berhasil menerapkan mekanisme pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan.
Sebagai contoh, Kota Ahmedabad, India telah menerbitkan enam seri obligasi daerah, termasuk obligasi hijau senilai sekitar $26,2 juta atau senilai Rp430,4 miliar.
Dana ini digunakan pemerintah daerah untuk revitalisasi sistem air bersih dan pengelolaan limbah, yang secara signifikan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.
Read more: Aceh bangkit berkat partisipasi aktif masyarakat dan badan usaha desa
Di California, Amerika Serikat (AS), program Proposition 61 memungkinkan mobilisasi dana sebesar $750 juta (Rp12,3 triliun) khusus untuk pembangunan rumah sakit anak.
Contoh lainnya adalah transformasi Kota Medellin, Kolombia. Kota yang sebelumnya menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang besar kini telah menjadi model kota inklusif melalui optimalisasi KPBU dan obligasi daerah.
Afrika Selatan juga menjadi contoh inspiratif melalui Program Debt2Health, yang memandatkan alokasi porsi utang negara menjadi investasi di sektor kesehatan.
Berbagai praktik global ini memberikan bukti kuat bahwa pembiayaan alternatif dapat menjadi kunci pencapaian SDGs. Jawa Timur berpeluang besar untuk belajar dan mengadaptasi pendekatan tersebut sesuai konteks lokal dan prioritasnya.
Di tingkat regional, Jawa Timur telah mengambil langkah konkret, termasuk studi kelayakan yang tengah berlangsung untuk penerbitan obligasi daerah. Inisiatif bersama Pemerintah Surabaya dengan dukungan teknis dari UNICEF ini menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan ISFF.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan fiskal, dan menciptakan pembangunan yang lebih merata di seluruh provinsi.
ISFF telah memberikan kerangka penghimpunan berbagai skema pembiayaan alternatif di Jawa Timur secara efektif. Melalui kerangka ini, diharapkan Jawa Timur memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan daerah lain yang belum memiliki peta jalan serupa, yaitu pendekatan pembiayaan pembangunan yang lebih terorganisir dan terukur.
Jawa Timur memiliki potensi untuk mengakses hampir Rp200 triliun melalui pembiayaan alternatif. Untuk merealisasikannya, ada dua langkah yang perlu dilakukan.
Pertama, Pemerintah Provinsi perlu membentuk Komite ISFF untuk memimpin langkah-langkah percepatan mobilisasi pembiayaan alternatif. Penerbitan regulasi daerah yang mendukung dan memfasilitasi implementasi berbagai skema pembiayaan ini menjadi penting untuk dilakukan.
Kedua, menjalin kemitraan dengan para pemangku kepentingan seperti institusi keagamaan, pengelola dana pensiun, dan pelaku sektor swasta untuk memastikan dukungan dan partisipasi yang luas.
Yang dibutuhkan pemerintah Jawa Timur saat ini adalah eksekusi yang berani dan strategis. Harapannya, pembangunan dapat menciptakan hasil yang sesuai visi dan misi Jawa Timur-yang juga sejalan dengan 9 kota dan 29 kabupaten di dalamnya.
