Share article
Print article
Revitalisasi tambak di pantura seluas 20 ribu hektare masuk proyek strategis nasional (PSN).
Risiko lingkungannya proyek ini besar karena lokasinya berada di kawasan rawan banjir rob dan abrasi.
Kehadiran tambak ini berpotensi memperparah kerusakan mangrove.
Pemerintahan Prabowo Subianto menetapkan revitalisasi akuakultur (tambak) lebih dari 20 ribu hektare di pantai utara Jawa atau pantura sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN.
Empat lokasi proyek awal yang dipilih berada di Jawa Barat, yakni Kabupaten Karawang, Bekasi, Subang dan Indramayu.
Program ini digadang-gadang bakal menghidupkan tambak mangkrak, membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja, dan mendongkrak devisa melalui ekspor.
Adapun 20 ribu hektare tambak di pantura merupakan bagian dari total luasan 78 ribu hektare tambak yang masuk target revitalisasi hingga 2029.
Masalahnya, empat daerah yang menjadi sasaran lokasi awal proyek ini adalah wilayah langganan banjir rob yang rawan abrasi. Kerusakan lingkungan di pantura sendiri selama ini sudah parah yang utamanya akibat pembabatan mangrove untuk dijadikan tambak.
Dengan adanya PSN tambak ini, ekosistem mangrove akan semakin terancam. Pemerintah mengklaim proyek ini menyasar tambak-tambak mati, tapi tidak ada jaminan proyek ini tidak akan membuka lahan baru. Apalagi pemerintah belum menunjukkan data faktual tambak terbengkalai.
Jika ini sampai terjadi, risiko abrasi, penurunan muka tanah, hingga tersingkirnya nelayan kecil di pantura akan makin besar.
Ribuan hektare hutan mangrove di pantura berubah fungsi menjadi tambak sejak 1980-an. Padahal, mangrove merupakan benteng alami yang efektif mencegah abrasi dan banjir rob. Kini, sebagian besar sabuk hijau itu telah hilang.
Sepanjang 2009-2019 saja, perluasan tambak menyebabkan hilangnya sekitar 80.696 hektare mangrove. Angka tersebut senilai sepertiga dari total deforestasi mangrove nasional.
Dampaknya terlihat jelas. Abrasi semakin parah, kualitas air menurun, hingga hilangnya habitat ikan dan kepiting yang menopang ekonomi nelayan.
Riset menunjukkan kawasan mangrove yang diubah menjadi tambak memiliki keanekaragaman biota jauh lebih rendah dibandingkan kawasan mangrove yang masih utuh.
Tak hanya itu, limbah tambak juga kerap mencemari perairan, memicu ledakan alga, dan menurunkan kadar oksigen laut.
Ironisnya, ekspansi tambak di pantura justru dilakukan bersamaan dengan rencana pemerintah menargetkan rehabilitasi 600 ribu hektare mangrove.
Read more: Ketimbang menjadi tambak udang, pelestarian mangrove jauh lebih menguntungkan warga setempat
Pemerintah sebenarnya sudah mempunyai Program Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di beberapa daerah, salah satunya di Kebumen, Jawa Tengah.
BUBK ini seperti proyek percontohan layaknya program revitalisasi PSN tapi dengan skala yang lebih kecil.
Program ini dirancang meningkatkan produktivitas tambak dengan manajemen kolektif. Konsepnya, tambak ditata dalam satu kawasan, dilengkapi saluran air masuk dan keluar terpisah, serta pengelolaan limbah bersama.
Apakah program ini membuat pendapatan petambak meningkat dan membuat masyarakat pesisir lebih berdaya? Secara teori, cara ini menjanjikan perbaikan dan hasil yang lebih produktif.
Namun, meski telah diterapkan sejak 2023 efektivitas BUBK belum terbukti.
Dari sisi lingkungan, kawasan tambak BUBK lebih ramah lingkungan dibanding tambak konvensional juga masih jadi pertanyaan.
Hingga kini, informasi yang bisa diakses publik soal capaian BUBK sangatlah minim. Padahal, seharusnya program ini bisa menjadi pembelajaran sebelum melangkah ke PSN yang skalanya jauh lebih besar.
Kalau BUBK saja belum teruji, PSN bisa jadi hanya menambah masalah baru.
Read more: Kisah perempuan Muara Gembong bertahan di tengah abrasi
Prinsip pembangunan pesisir harus selalu seirama antar pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.
Agar tambak tidak merusak lingkungan, pemerintah harus memastikan empat hal:
Revitalisasi harus berfokus untuk mengoptimalkan tambak yang sudah ada. Tidak boleh membuka lahan baru di kawasan mangrove atau sempadan pantai.
Mengintegrasikan pengelolaan kawasan pesisir yang terintegrasi Integrated Coastal Zone Management (ICZM) bisa membantu memastikan pembangunan tambak tidak merusak lingkungan pesisir, terutama mangrove.
Caranya, dengan melindungi garis pantai menggunakan gabungan perlindungan alami seperti sabuk hijau mangrove dan perlindungan buatan seperti pemecah gelombang atau tanggul sesuai kondisi setempat.
Penentuan jenis, lokasi, dan desain perlindungan pantai tentunya harus didahului kajian khusus, mulai dari kondisi arus, pasang surut, angkutan sedimen, hingga potensi penurunan muka tanah.
Tanpa itu, solusi teknis justru bisa menimbulkan masalah baru di wilayah lain.
Tanpa pengawasan yang ketat, proyek revitalisasi tambak justru bisa melahirkan masalah baru dan memperparah kerusakan lingkungan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap tambak yang beroperasi benar-benar memiliki izin lingkungan serta dilengkapi sistem pengelolaan limbah yang memadai.
Penegakan hukum juga harus tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran, seperti pencemaran dan perusakan mangrove. Audit lingkungan juga mesti rutin dilakukan untuk menilai kualitas air, kondisi lahan, serta dampak sosial ekonomi akibat tambak.
Revitalisasi tak boleh sekadar menjadikan masyarakat pesisir sebagai tenaga kerja. Mereka harus menjadi pemain utama, agar keuntungan benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal, bukan hanya segelintir pihak pengusaha.
Revitalisasi tambak di pantura bisa menjadi kesempatan emas memperkuat ekonomi pesisir. Namun, bila dijalankan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan dan pengawasan ketat, proyek ini berisiko besar menjadi bumerang yang menguntungkan sekelompok pihak. Sementara masyarakat pesisir dan lingkungan menanggung kerugian jangka panjang.
